"Dari laporan hingga pagi tadi, masih dalam taraf aman, artinya belum ada laporan korban, namun KBRI sudah menyiapkan personel khusus untuk memantau hotline yang disediakan," kata Direktur Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta, Rabu.
Febrian menyatakan koordinasi dan kontak untuk memperbarui informasi keadaan WNI di Mesir terus dilakukan, sementara KBRI Mesir sendiri terus beroperasi di tengah gejolak politik di Mesir.
KBRI Mesir, kata dia, terkena imbas kemacetan lalu lintas, karena lokasinya berdekatan dengan Bundaran Tahrir.
Sejak Selasa kemarin, KBRI Mesir telah mengimbau seluruh WNI untuk tetap waspada pasca-ultimatum militer Mesir kepada Presiden Mohamed Mousi.
"KBRI meminta semua WNI untuk tenang dan tetap waspada karena ketegangan politik meningkat pasca-ultimatum militer," kata Kepala Fungsi Penerangan, Sosial Politik KBRI Kairo, Dahlia Kusuma Dewi kepada Antara.
Dahlia menyatakan KBRI berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Mesir untuk melindungi semua WNI yang jumlahnya sekitar 5.000 orang, sebagian besar mahasiswa di sejumlah provinsi di Mesir selain Kairo.
Imbauan KBRI tersebut terkait dengan ultimatum militer Mesir yang memberi waktu 48 jam sejak Senin malam (1/7) kepada semua kekuatan politik untuk memecahkan krisis sesuai dengan tuntutan rakyat.
Enam menteri dilaporkan mundur, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi, Urusan Parlemen, Menteri Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Menteri Lingkungan Hidup.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2013
