Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, dari jumlah 17,5 juta orang penerima manfaat kartu prakerja, sekitar 30 persen di antaranya adalah pengguna baru layanan keuangan.

“(Pengguna baru) baik itu akun keuangan ataupun e-wallet. Ini hampir 30 persen dan itu lumayan besar,” kata Rudy dalam kegiatan 5th Indonesia Fintech Summit and Expo 2023 di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, penggunaan platform pembayaran digital harus dibiasakan dalam keseharian masyarakat untuk meningkatkan angka inklusi keuangan.

“Baik itu misalnya transportasi, harus kita paksa dulu dengan penggunaan e-wallet dan lain sebagainya,” ujarnya.

Rudy mengatakan, tingginya angka inklusi keuangan perlu berbanding lurus dengan angka literasi keuangan masyarakat. Karena menurutnya kondisi saat ini menunjukkan hal yang sebaliknya.

“Kalau saya lihat di sini, dari data yang saya miliki, 85,1 persen (angka inklusi keuangan) saat ini. Namun tingkat literasi keuangan kita masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya upaya meningkatkan angka literasi keuangan masyarakat menjadi tantangan bersama. Selain tugas pemerintah, menurutnya hal itu juga merupakan tugas dari asosiasi teknologi finansial maupun para penyedia platform finansial.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan pihaknya menargetkan angka tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024.

“Ini saya rasa dari posisi kita saat ini tidak terlalu sulit untuk mencapai inklusi keuangan itu, asalkan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memang menggunakan fintech,” katanya.

Selain itu, Rudy menambahkan peluang besar untuk meningkatkan angka tingkat inklusi keuangan di Indonesia yaitu dengan memasukkan UMKM dalam ekosistem digital.

“Jadi coba lihat aja, sekarang ini kan masih sebagian besar perusahaan mikro kita itu masih non-formal. Nah bagaimana ini kita formalkan dan ini bisa kita dorong untuk masuk ke dalam inklusi keuangan,” ujarnya.

Baca juga: Aftech: Kolaborasi fintech dan BPR diperlukan dorong inklusi keuangan
Baca juga: OJK andalkan TPAKD untuk capai inklusi keuangan 90 persen di 2024
Baca juga: BSG jemput bola tingkatkan inklusi keuangan pada siswa sejak dini


Pewarta: Fauzan
Editor: Citro Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2023