"Upaya tata kelola AI semakin diperlukan agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara aman dan produktif. Untuk itulah saya kira salah satu alasan kenapa kita berkumpul semua di ruangan ini untuk mencoba melakukan brainstorming (tukar pikiran), mengkaji sejumlah perkembangan terbaru sekaligus menguji risiko-risiko yang mungkin akan ditimbulkan oleh AI," kata Nezar saat acara diskusi "Kebijakan Teknologi Kecerdasan Artifisial di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Nezar menyampaikan, merujuk data yang dipaparkannya, sebanyak 79 persen masyarakat global telah berinteraksi dengan teknologi AI generatif dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan AI generatif secara global dipicu kehadiran Chat GPT oleh OpenAI yang dengan cepat populer selama hampir satu tahun terakhir.
Baca juga: Wamenkominfo sebut pedoman AI buat tata kelola AI lebih optimal
Selain itu, tercatat bahwa 35 persen perusahaan global juga sudah memanfaatkan AI, sementara 42 persen telah dalam tahap eksplorasi teknologi tersebut. Pemanfaatan fitur AI dalam perangkat di kehidupan sehari-hari juga telah mencapai 77 persen.
Secara ekonomi, kata Nezar, nilai pasar global AI saat ini mencapai 142,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan kontribusi bagi produk domestik bruto (PDB) wilayah ASEAN diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Indonesia, sebagai salah satunya negara terdepan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi digital di ASEAN, diperkirakan berkontribusi sekitar 366 miliar dolar AS pada tahun 2030.
"Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam dinamika pengembangan dan penggunaan teknologi digital, selain juga memang populasinya paling besar di ASEAN, itu kontribusinya dari nilai yang 1 triliun dolar AS itu kurang lebih 366 miliar dolar AS di tahun 2030, dan itu tidak lama lagi saya kira sekitar lima tahun ke depan, lima tahun lagi kita mungkin sudah mencapai ke sana," kata Nezar.
Nezar juga menyoroti dampak positif perkembangan AI terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Dalam data yang dipaparkannya, perkembangan AI turut menghadirkan berbagai lapangan kerja baru serta membantu 22,1 persen pekerja di Indonesia dalam berbagai sektor, di antaranya sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, pemerintahan, serta pertahanan.
"Ini juga untuk menjawab ada banyak lapangan kerja yang hilang karena AI tetapi ada juga lapangan kerja baru yang terbuka karena AI," ucap Nezar.
Baca juga: Wamenkominfo sebut aturan terkait AI tidak menghambat inovasi
Namun, dia mengakui bahwa kehadiran AI juga membawa tantangan, seperti bias dalam algoritma serta potensi misinformasi dan diskriminasi, terutama dalam konteks penggunaan generatif AI seperti ChatGPT.
Dalam menjawab tantangan AI, Nezar menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo akan mengeluarkan surat edaran sebagai panduan penggunaan AI.
Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang imperatif, surat edaran itu diharapkan dapat menjadi pedoman etis untuk pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia. Nezar mengajak para peserta FGD untuk berkontribusi secara produktif dan konstruktif dalam diskusi ini.
Dengan semangat "memaksimalkan manfaat, meminimalisir risiko," Nezar optimistis bahwa AI dapat dikembangkan dengan penuh manfaat dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Bagaimanapun AI ini adalah teknologi hasil karya manusia dan sebetulnya mestinya diabdikan untuk kemaslahatan manusia juga. Jadi, bukan teknologi yang mengatur manusia, tapi, manusialah seharusnya mengatur teknologi. Nah, karena itu ada satu pedoman yang human centric (berpusat pada manusia) dalam pengembangan teknologi AI ini," ujar dia.
Baca juga: Indonesia perlu standar pengaturan AI sesuai budaya lokal
Baca juga: Nezar Patria: Perlu kebijakan mendukung sikapi perkembangan AI
Baca juga: Bamsoet: Indonesia perlu regulasi AI jelas dan kuat
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2023
