"Kenaikan BI rate yang dimaksudkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan menyikapi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM ini tentu akan memiliki dampak yang begitu besar dan panjang bagi perekonomian nasional khususnya berkaitan dengan investasi dan kegiatan di sektor riil," kata Arif di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, harus dipahami, dalam ekonomi ada yang disebut dengan asimetris, termasuk dalam hal turun naiknya suku bunga acuan.
"Jika BI menaikan suku bunga acuan (BI rate) maka seketika perbankan akan segera menaikan suku bunga kreditnya, tetapi apabila kondisi telah stabil dan BI menurunkan kembali suku bunganya maka perbankan tidak akan langsung menurunkan suku bunga kreditnya ada proses wait and see yang cukup panjang sehingga akan merugikan perekonomian nasional khususnya sektor riil," katanya.
Secara teori ekonomi, ujar politisi PDI Perjuangan itu, jika BI rate naik dapat mendorong capital inflow sehingga diharapkan akan menguatkan nilai tukar rupiah.
"Tetapi dalam kondisi yang tidak menentu atau mengarah pada suasana krisis ekonomi, pasar dapat mengartikan naiknya BI rate sebagai meningkatnya resiko sehingga hasilnya akan kontra produktif dengan tujuan menstabilkan nilai tukar. Apabila alasannya untuk mengurangi dampak lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM pemerintah dapat mengatasinya dengan serangkaian kebijakan fiskal seperti menaikan pajak pada barang-barang non-tradable dan sebagainya," ujarnya.
Jika menengok kembali kebijakan moneter ini untuk merespon kenaikan harga BBM maka betapa besarnya ongkos yang dikeluarkan demi "menghemat" subsidi energi tersebut.
"Yang pada akhirnya mungkin jauh lebih besar dari pada jumlah subsidi yang dihemat," pungkas Arif.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
