Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri tahun 2023 melampaui target yang sejalan dengan upaya mendukung tumbuhnya industri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Begitu pun belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa.

Menhub saat membuka Rapat Koordinasi Teknis “Peningkatan Peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Guna Mendukung Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Mewujudkan Tata Kelola BMN yang Akuntabel di Lingkungan Kemenhub”, menyampaikan bahwa jajarannya akan terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi.

Menurut dia, pada saat situasi pandemi Covid-19, sektor UMKM menunjukkan kekuatannya menjadi pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, jika penggunaannya semakin meningkat, maka akan berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Kemenhub serahterimakan aset 8 UPT Ditjen Hubla terdampak PM 15/2023

Lebih lanjut Menhub menuturkan, akan terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai upaya.

Di antaranya yaitu melalui penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur, serta meningkatkan akuntabilitas.

“Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi. Transaksi terbesar meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton,” ujarnya.

Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan aset BMN. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN yang ada dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas.

Selanjutnya, Kemenhub melalui Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal, juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini.

Baca juga: Kemenhub bentuk posko pemantauan natal-tahun baru pada 264 pelabuhan 

Hal ini dilakukan agar program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu, dan untuk mencegah terhentinya layanan transportasi karena adanya kendala dalam proses pengadaan.

Melalui proses pengadaan yang lebih dini, hingga 1 November 2023, Kemenhub telah berhasil merealisasikan 84,5 persen paket pengadaan dari yang telah direncanakan yaitu sejumlah 1.515 paket pengadaan, dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah.

Melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri.

Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2023