Kelima arahan Menteri Kehutanan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan Kemenhut Tahun 2011 dan 2012. Realisasi anggaran Kemenhut meningkat tahun 2012 sebesar 87,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5,7 Triliun. Angka realisasi ini lebih tinggi dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 81,20% dan jauh diatas rata-rata realisasi nasional sebesar 82,01%.
Kedua, Kemenhut pada tahun 2012 memperoleh PNBP sebesar Rp. 3,3 Triliun, melebihi target 2012 sebesar Rp. 3,1 Triliun. Sedangkan PNBP kehutanan sampai Juni 2013 sebesar Rp. 1,3 Triliun.
Ketiga, Kemenhut hingga tahun 2012 telah berhasil menurunkan laju deforestasi menjadi 450 ribu ha/tahun. Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 489 juta ton karbondioksida, atau setara dengan 72,8% dari target penurunan emisi sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, atau 63,8% dari target Penurunan Emisi Nasional dengan upaya sendiri.
Keempat, MoU penanganan kejahatan kehutanan melalui multi doors system, yaitu Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dan penerimaan negara, dimana para pelaku kejahatan kehutanan dapat dikenakan pasal berlapis tidak saja Undang-undang Kehutanan, tetapi juga Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Pencucian Uang dan Undang-undang tentang Korupsi.
Kelima, peningkatan pertumbuhan ekonomi bidang kehutanan melalui produksi kayu lestari dimana pada 2012 produksi mencapai 49,11 juta m3, atau meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 47,42 juta m3. Diperkirakan tenaga kerja yang terserap sebanyak 79.415 orang.
Menteri Kehutanan juga menambahkan bahwa Kemenhut dua tahun terakhir telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden RI, yaitu penghargaan bagi lembaga yang dinilai berhasil dalam mendorong pengembangan program pemberdayaan perempuan dan pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu gender.
Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2013
