"Kemendikbud menerima hasil yang disampaikan oleh Ombudsman dan berharap bisa menjadi bahan perbaikan ke depannya," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa penilaian tersebut harus jelas, mengingat pelayanan SD hingga SMA adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan Kemendikbud hanya sebatas perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya.
"Kalau survei itu tergantung sampelnya. Kalau berdasarkan survei internal, pelayanan kami meningkat. Tapi memang, kami tidak puas dengan hasil yang ada," tukas dia.
Musliar mengatakan bahwa pihaknya menerima hasil observasi Ombudsman itu sepanjang untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil observasi terhadap kinerja pelayanan publik khususnya pada unit pelayanan perizinan terhadap 18 kementerian.
Ombudsman menunjuk lima kementerian dengan rapor pelayanan publik paling buruk. Lima kementerian dengan rapor merah itu adalah
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pewarta: Indriani
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
