"Terlalu rigid terlibat dalam pengaturan seperti itu. Pembatasan tersebut akan mereduksi strategi, atau taktik dari caleg di masing-masing daerah pemilihan," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.
"Adanya usulan pengaturan seperti itu, sama sekali dia tidak lihat pertimbangan di lapangan bahwa daerah pemilihan itu dengan komposisi 8-12 kursi, masih sangat luas," tambah dia.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengatakan, pembatasan pada tingkat operasional akan menghambat kegiatan kampanye caleg karena mempengaruhi pemenuhan kebutuhan alat kampanye dan tenaga pendukung kampanye.
"Kalau orang punya jaringan kuat di desa, otomatis orang itu punya partisipasi, masa itu tidak boleh juga. Kesetaraan itu boleh, tapi jangan bunuh partisipasi, dan dukungan bagi caleg. Itu kan juga tidak bagus," jelasnya.
Ia mengatakan, pengaturan belanja kampanye di media massa seperti televisi, radio, dan koran memang penting karena biayanya besar.
"Kalau soal peraga itu tidak terlalu besar biayanya. Kenapa berpikir kesetaraan pada masalah tersebut, sangat berlebihan kalau sampai berpikir alat peraga juga dibatasi," kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2013
