"Penyelenggara negara berpotensi besar memberikan tekanan dengan campur tangannya dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilu. Penggelembungan dan rekayasa suara tetap akan terjadi meski jumlah partai hanya 12," kata Ferry dalam diskusi yang diadakan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat.
Dia mencontohkan proses pengangkutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan, tempat terpencil dan luar negeri rentan diintervensi oleh pihak penguasa.
"Kecurangan pemilu seperti penggelembungan dan rekayasa rentan pada penghitungan suara di luar negeri bisa terjadi termasuk proses pengangkutan suara yang bermasalah. Sejumlah TPS di lapas dan tempat jauh terpencil bisa dengan mudah dicurangi oleh penyelenggara negara," kata dia.
Dia mengatakan KTP elektronik dan manual juga berpotensi disalahgunakan pemerintah berkuasa menilik akses mereka yang besar terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) tersebut.
Selain itu, Ferry menyoroti peran lembaga survei yang melakukan hitung cepat suara Pemilu 2014. Dia meyakini lembaga hitung cepat bisa menjadi perangkat yang akan membenarkan setiap tindakan kecurangan dalam pemilu melalui angka yang mereka rilis.
"Konflik yang cenderung akan terjadi adalah rekayasa hasil `quick count` yang bisa berpengaruh besar terhadap persepsi publik," kata dia.
Untuk itu, dia mengharapkan pengawasan yang ketat terhadap proses Pemilu tahun depan meski pesimistis jika penguasa tidak campur tangan dalam proses demokrasi lima tahunan itu.
"Penyelewengan dapat terjadi terlebih pihak partai seperti calon legislatif terkadang tidak mampu melakukan proses pengawalan. Data pemilih juga bisa menjadi alat penyelewengan kekuasaan," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
