BPJS Kesehatan kembali raih prestasi sebagai Badan Publik Informatif

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali meraih prestasi sebagai Badan Publik Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

"BPJS Kesehatan meraih predikat ini selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Wapres minta badan publik belum informatif untuk tingkatkan kinerja

BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang meraih penghargaan tertinggi ini.

"Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai hal yang sangat penting, utamanya bagi badan publik yang langsung melayani masyarakat seperti BPJS Kesehatan," ucap Ghufron.

Baca juga: Kemenhub berkomitmen pertahankan predikat Badan Publik Informatif

Hal tersebut, lanjut dia, menjadi cerminan dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik dan wujud dari upaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah esensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi penentu keberhasilan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Dalam survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2020, Indonesia telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam hal keterbukaan data pemerintah, sejajar dengan negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Hal ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik secara kolaboratif, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Kemendikbud dorong PTN jadi Badan Publik Informatif

Ia juga menekankan pentingnya perhatian lebih lanjut terkait penguatan literasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, serta peningkatan standar layanan informasi publik.

"Pemerintah juga terus berupaya memperluas layanan informasi publik dengan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ucap Wapres.

Baca juga: KIP: BPOM dan pelaku usaha harus wujudkan masyarakat sehat informatif

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemicu semangat untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk membawa perubahan bangsa yang lebih maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila.

Dari 369 badan publik yang dinilai dalam penghargaan ini, terdapat 139 badan publik yang memperoleh predikat Badan Publik Informatif, meningkat dari tahun sebelumnya (2022) sebanyak 122 badan publik.

Baca juga: Sandiaga: Kemenparekraf konsisten dukung keterbukaan informasi

"Dari jumlah tersebut, telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan, yaitu sebanyak 90 badan publik dengan predikat Badan Publik Informatif. Artinya, semakin bertambah badan publik yang mendukung keterbukaan informasi, demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju," papar Donny.

Dalam ajang penghargaan ini, terdapat lima klasifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat, dengan status "Informatif" yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan, dan merupakan klasifikasi penghargaan tertinggi dalam ajang tersebut.

Baca juga: Perhutani dapat penghargaan KIP dengan predikat Informatif
Baca juga: KAI kembali pertahankan Juara 1 BUMN Badan Publik Informatif