"Pemerintah harus hadir dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan yang mayoritas masih di bawah garis kemiskinan," kata Said Aqil usai penandatanganan nota kesepahaman (memory of understanding - MoU) antara Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) dengan Kementerian BUMN di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis.
MoU tentang pembangunan kawasan perdesaan melalui metode agroforestry tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Pemerataan rejeki itu seperti disabdakan oleh Rasulullah. Ini tanggung jawab pemerintah, dan kami sebagai `civil society` memiliki kewajiban membantu usaha ini," kata Said Aqil.
Pada bagian lain Said Aqil mengkritik kebijakan perekonomian nasional yang dinilainya hanya fokus pada pertumbuhan, belum memperhatikan pemerataan.
"Pemerintah mengejar pertumbuhan perekonomian sampai enam setengah persen, tapi pemerataannya tidak diperhatikan," katanya.
Said Aqil mencontohkan kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam praktiknya justru sulit diakses oleh masyarakat kecil.
"Konon ada KUR, tapi yang dapat, ya, itu-itu saja. Tetangga saya di kampung seperti Madrais, Zulkifli, tidak pernah merasakan itu," kata Said Aqil disambut tawa tamu undangan.
Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam sambutannya mengatakan kerja sama LPPNU dengan pihaknya secara khusus akan dijalankan oleh PT Lestari Hijau. Kerja sama ini bukan yang pertama kali, karena sejumlah BUMN lain sudah melaksanakannya di berbagai lokasi.
"Seperti yang baru saja saya tinjau di Bogor, yaitu pengembangbiakan kelinci. Di Jember pengembangbiakan kelinci juga sudah ada, sementara di Madura nanti yang dikembangbiakkan adalah sapi," kata Dahlan.
Kerja sama antara BUMN dengan masyarakat secara langsung, yang beberapa di antaranya dijembatani oleh masyarakat madani, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
"Seperti di Jember, saat ini peternak sementara hanya memiliki kandang dengan kapasitas 300 ekor, dan itu akan ditingkatkan antara 3.000 sampai 5.000 ekor. Perhitungannya, setiap peternak yang memelihara 5.000 ekor kelinci akan memiliki pendapatan seperti pegawai, yaitu Rp2 juta per bulan," tutur Dahlan.
Sementara Direktur Utama PT Lestari Hijau Ali Rahman mengatakan salah satu gagasannya adalah memberikan hak kelola kawasan hutan kepada da`i dan da`iyah, yang sebelumnya sudah diberangkatkan ke daerah tertinggal.
"Harapannya para da`i dan da`iyah itu tidak hanya melaksanakan tugas syiar agama, tapi juga memiliki pendapatan tetap atas pengabdiannya," katanya.
(S024/I007)
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
