Putusan MK itu menghapus Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Jika isi putusan MK itu menghapus Pasal 83 Ayat (2) itu, harus dipatuhi," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat, yang artinya harus dipatuhi.
Sebelumnya, MK menghapus Pasal 83 Ayat (2) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik serta penuntut umum mengajukan banding putusan praperadilan.
MK menyebutkan Pasal 83 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 83 Ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 83 Ayat (1) KUHAP berbunyi: "Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding".
Ayat (2) menyatakan: "Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan. Hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi".
Atas pengecualian ini, MK menilai Pasal 83 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
Sebelumnya, pada tanggal 17 Juni 2013, Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan banding putusan praperadilan penghentian penyidikan tindak pidana memperdagangkan dan penggunaan merek orang lain tanpa seizin pemilik merek yang sah barang jenis Larutan Penyegar Lukisan Badak dan tulisan Cap Badak, oleh Polri.
Padahal di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Medan pada tanggal 17 Mei 2013 menyatakan bahwa penghentian penyidikan oleh kepolisian melalui SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditreskrimsus terhadap peristiwa tindak pidana memperdagangkan dan/atau menggunakan merek orang lain tanpa seizin pemilik merek yang sah untuk barang jenis Larutan Penyegar Lukisan Badak dan tulisan Cap Badak, adalah tidak sah.
(R021/D007)
Pewarta: Riza Fahriza
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
