Jakarta (ANTARA News) - Pakar politik Prof Dr Maswadi Rauf mengatakan yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan reshuffle atau pergantian menteri-menteri di kabinet, tetapi peningkatan kinerja kabinet.
"Peningkatan kinerja kabinet itu tidak disebabkan bergantinya
menteri-menteri di kabinet," kata Guru Besar UI itu ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.
Digantinya menteri di kabinet, ia mengingatkan, tidak berarti membuat kabinet menjadi lebih baik, malahan bisa menjadi lebih buruk.
Indonesia, lanjut dia, sudah berpengalaman mengalami pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer tahun 1950-an ketika setiap
6-10 bulan sekali terjadi pergantian kabinet dan menyebabkan instabilitas politik serta pembangunan yang stagnan.
Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, ujarnya, menteri juga sering
berganti-ganti dan terbukti berganti-ganti menteri tak ada gunanya dan bisa memunculkan masalah baru, ujarnya.
Kalau digantinya seorang menteri karena melanggar hukum atau memang sudah tak mampu menjalankan tugasnya, menurut dia, tak ada masalah menteri itu diganti, tetapi bukan dengan alasan demi dukungan partai-partai di parlemen.
Dalam sistem Presidensial, kabinet tidak perlu mewakili semua
partai yang ada dan wewenang penuh ada di tangan Presiden untuk menentukan menteri-menterinya.
"Ini berbeda dengan sistem kabinet parlementer yang dibangun atas
koalisi partai dan menyebabkan menteri diangkat bukan berdasarkan
kapabilitas atau keahlian tetapi dari partai mana dia," katanya.
Untuk memperbaiki kinerja kabinet, menurut dia, lebih baik memperbaiki pengawasannya atau koordinasi di antara menteri.
"Lebih baik atasi bagaimana caranya menjalankan mobil dan memfokuskan arahnya daripada dengan mengganti suku cadang dan membongkar pasang mobil. Dengan demikian pembangunan bisa lebih berkelanjutan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
