Berikut rangkuman berita kemarin selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.
Pemprov DKI: Stok dan harga pangan di awal 2024 masih aman
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menyebutkan bahwa ketersediaan atau stok pangan dan perkembangan harga di awal tahun 2024 masih aman.
"Perkembangan harga pangan strategis di awal tahun 2024 menunjukkan tren penurunan pada komoditas tertentu," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya klik di sini
DKI kembangkan fitur Norma 101 untuk pengawasan ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengembangkan fitur pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan berbasis aplikasi yang diberi nama Norma 101 sebagai upaya mengatasi kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Norma 101 merupakan fitur turunan dari Norma 100 yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada pertengahan 2023.
Berita selengkapnya klik di sini
Kemenkumham DKI bentuk satgas cegah ASN terlibat politik praktis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN) terlibat politik praktis, khususnya pada Pemilu 2024.
"Secara resmi saya kukuhkan sebagai Satuan Tugas Netralitas ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: W.10-98.KP.05.02 TAHUN 2024," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya klik di sini
Disdik DKI gandeng orang tua untuk mencegah tawuran
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggandeng kalangan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran antarpelajar atau hal-hal yang bisa mengakibatkan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
"Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan melakukan edukasi atau 'parenting' pada orang tua dan melakukan koordinasi dengan orang tua untuk melakukan pembinaan pada peserta didik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya klik di sini
Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membutuhkan sebanyak 30.766 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.
"Pengawas TPS atau PTPS yang dibutuhkan 30.766 orang," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2024
