"Pelemahan rupiah saat ini menghadirkan dilema yang cukup serius bagi pemerintah dan harus memilih salah satu opsi, yakni fokus menjaga neraca keseimbangan atau `all out` menjaga stabilitas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, neraca perdagangan kini mendapat tambahan faktor yang mengganggu keseimbangannya, yakni nilai impor BBM.
"Kalau selama ini gelembung nilai impor BBM nyaris menjadi satu-satunya faktor pengganggu keseimbangan, pertumbuhan nilai impor bahan pangan kini mulai ikut mengancam neraca perdagangan," katanya.
Namun, dia menjelaskan, jika untuk mempertahankan stabilitas nasional, ketersediaan dua kelompok komoditas strategis harus selalu dijaga.
"Alias tidak boleh kurang," katanya.
Dia berpendapat ketersediaan yang cukup belum memecahkan masalah secara keseluruhan, akan tetapi juga menyangkut harga BBM yang dinilai masih relatif terjangkau bagi masyarakat kebanyakan.
Bambang menyebutkan nilai impor bahan pangan pada 2012 mencapai Rp125 triliun, sementara pada 2012 masih berada di kisaran Rp90 triliun.
Komoditi pangan yang diimpor, meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi, daging ayam, garam, singkong dan kentang.
"Tahun ini, nilai impor bahan pangan pasti melonjak lagi karena krisis daging sapi," katanya.
Dengan menguatnya dolar AS terhadap rupiah, dia menilai, harga bahan pangan impor akan ikut naik dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap kenaikkan harga bahan pangan di dalam negeri karena sebagian besar komoditas masih diimpor.
"Kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan bagi rakyat yang kebanyakan berpenghasilan pas-pasan," katanya.
Dia mengimbau pemerintah harus siap mengambil keputusan apabila faktor BBM bersubsidi sangat berdampak serius bagi neraca perdagangan.
"Kalau faktor BBM bersubsidi terhadap neraca perdagangan sangat serius karena kuotanya begitu cepat terlampaui, bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM bersubsidi," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2013
