"Penyebab utama anjloknya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan terpuruknya nilai tukar rupiah sebetulnya adalah struktur ekonomi kita yang sejak lama sudah sangat tidak sehat, tetapi diobati dengan cara tambal sulam. Namun, respon pemerintah menghadapi itu serba panik, dan karena itu kebijakan yang dibuat tidak berdasar," kata Kwik di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi bertema "Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Kondisi Perekonomian Terkini" di Megawati Institute.
Kwik mengkritisi beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi itu, salah satunya mengenai penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk produk yang sudah tidak termasuk barang mewah.
Pemerintah menetapkan enam barang yang sudah tak lagi dianggap mewah, antara lain peralatan rumah tangga dengan harga Rp5 juta atau Rp10 juta, pesawat penerima siaran televisi dengan harga dan ukuran di bawah Rp10 juta dan 40 inchi.
Kemudian, lemari pendingin (kulkas) di bawah Rp10 juta, mesin pengatur suhu udara (AC) di bawah Rp8 juta, pemanas air dan mesin cuci di bawah Rp5 juta, proyektor dan produk saniter di bawah Rp10 juta.
"Kalau barang seperti ini masih diimpor atau komponen impornya masih besar, penghapusan PPn BM akan meningkatkan impor yang tentunya bersifat menguras cadangan devisa," ujarnya.
Selain itu, dia menilai penetapan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil mewah impor yang dirakit di luar negeri atau CBU dari rata-rata 75 persen menjadi 125 persen hingga 150 persen sebagai kebijakan yang tidak efektif untuk menghadapi permasalahan ekonomi sekarang ini.
"Banyak sekali mobil mewah yang sudah dirakit di Indonesia. Yang diimpor dalam bentuk `built up` sangat sedikit. Kebijakan ini tidak akan efektif dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi sekarang," katanya.
Hal senada juga ia ungkapkan terhadap kebijakan pengurangan impor solar dengan memperbesar konsumsi biodiesel.
"Rencana pemerintah meningkatkan penggunaan biodiesel untuk menekan impor migas itu baik, tetapi tidak efektif. Karena program ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Perlu ada persiapan sebelum penggunaan biodiesel diterapkan," katanya.
Selanjutnya, dia menyoroti cara pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari berbasis kuota menjadi berbasis harga.
Ia menilai cara itu tidak relevan dalam mengendalikan harga-harga di pasar.
"Masalahnya bukan pada pola perdagangan, baik pada sisi volume, kuota, ataupun harga. Yang menjadi masalah adalah pasokan yang sangat kurang," katanya.
Kwik juga menekankan dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti saat ini, penting bagi pemerintah untuk bisa menjaga kestabilan harga bahan-bahan kebutuhan pokok.
Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan kondisi pelemahan ekonomi nasional itu terjadi karena faktor dari dalam negeri, sedangkan pengaruh ekonomi global seperti perbaikan ekonomi di Amerika Serikat tidak berpengaruh signifikan terhadap situasi yang terjadi.
"Yang paling dominan jelas internal. Eksternal itu kecil sekali nggak ada artinya. Kalau kita lihat pers internasional, selama berbicara keterkaitan ekonomi negara-negara, Indonesia nggak pernah disebut. Yang menyebut Indonesia dipengaruhi asing hanya Indonesia sendiri," ujar Kwik.
(Y012/S025)
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
