Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global.

Evaluasi terhadap pelaksanaan paket kebijakan ekonomi itu merupakan salah satu agenda rapat kabinet terbatas bidang perekonomian yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, yang berkahir Selasa malam.

"Yang penting apa yang ada dalam rapat ini adalah apa kemajuan yang telah kita capai dalam empat paket kebijakan itu, kita laporkan target kita (terkait paket-paket itu)," kata Hatta seusai rapat.

Pada pekan terakhir Agustus, Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi terdiri atas, pertama, terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah yang diwujudkan melalui empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125--150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.

Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu upaya pemerintah untuk memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.

Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.

Paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi dengan antara lain menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.

Menurut Hatta dalam rapat itu dibahas sejumlah hambatan teknis dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi itu, misalnya terkait biodiesel yang masih harus melakukan tender.

Selain membahas pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi, dalam rapat itu menurut Hatta juga dibahas kebijakan mengenai kedelai mengingat harga kedelai di pasaran yang tidak stabil dan aksi mogok sejumlah pengrajin tahu dan tempe.

Hatta mengatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan stok 11.900 ton kedelai ke perajin dengan harga di bawah harga pasar.

Sementara itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa para perajin tempe dan tahu mulai berproduksi kembali pada Selasa (10/9).

Sebelumnya Mendag menjelaskan, pihaknya juga telah memberikan izin impor sebanyak 100 ribu ton kedelai untuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pengrajin tahu tempe.(*)

Pewarta: GNC Aryani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013