Pernyataan itu dikemukakan oleh Hikmahanto, di Jakarta, Senin, terkait dengan program penanganan pencari suaka dan imigran gelap Abbott yang berpotensi melanggar dan melecehkan kedaulatan Indonesia.
"Indonesia tidak akan mendapat banyak manfaat dengan kedatangan Abbott," katanya menanggapi rencana Abbott untuk berkunjungan ke Indonesia seiring dengan pelaksanaan KTT APEC di Bali.
Menurut Hikmahanto, Pemerintah Indonesia sebaiknya menolak keinginan Abbott untuk mengunjungi Indonesia sebagai kunjungan pertamanya ke luar negeri.
Pemerintah, kata dia, perlu menyampaikan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan KTT APEC, disamping harus menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri.
"Kedatangan Abbott patut diduga bukan dalam rangka melihat posisi Indonesia yang semakin penting dalam geopolitik di Asia Pasifik, bahkan Dunia," katanya.
Kedatangan Abbott, menurut dia, lebih untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa janji saat kampanye sedang dalam proses realisasi.
Bila pemerintah tidak menolak kunjungan Abbott, Hikmahanto menilai, publik Indonesia justru akan menganggap pemerintah mengkhianati Konstitusi dan kedaulatan Indonesia.
"Bahkan publik akan mencurigai ada deal-deal tertentu antara para pengambil kebijakan kedua negara," katanya.
Sementara itu Julie Bishop --Menterli Luar Negeri kabinet baru--pada Minggu (15/9) kepada media Australia mengatakan program penanganan pencari suaka dan imigran gelap tidak memerlukan persetujuan Indonesia.
"Adapun yang diperlukan adalah pengertian Indonesia. Bahkan dikatakan Indonesia akan dilibatkan jika memang dibutuhkan (where we need to)," kata Hikmahanto mengutip pernyataan Bishop di media yang dinilainya sangat tidak bersahabat terhadap Indonesia. (A017*G003)
Pewarta: Akhmad Kusaeni
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013
