Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya merasa "nelangsa" karena Indonesia saat ini belum menjadi pilihan utama para investor asing untuk menanamkan modalnya akibat masih banyaknya permasalahan yang harus diperbaiki.
"Saya pernah merasa `nelangsa`, ketika dalam perbincangan dengan teman-teman di Singapura, ternyata Indonesia belum menjadi pilihan para investor asing, kecuali Indonesia sudah berubah," kata Presiden saat membuka Rakornas mengenai pemanfaatan bio energi, revitalisasi pendidikan dan penanganan bencana alam, di Jakarta, Senin.
Presiden bercerita, bahwa dalam pembicaraan dengan "teman-temannya" tersebut, dikatakan bahwa selain Cina, negara yang saat ini diincar investor internasional adalah India, Vietnam dan Rusia. Sementara untuk Indonesia belum menjadi tujuan investasi mereka, kecuali Indonesia melakukan perubahan.
Dari cerita tersebut, Presiden mengatakan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi di tanah air ternyata belum berhasil menarik minat para investor internasional.
"Kita setiap hari berteriak reformasi, perubahan,
good governance dan (perbaikan) iklim bisnis, ternyata kawan-kawan kita di dunia masih menunggu hasil yang lebih kongkrit, yang lebih nyata. Untuk itu, karena Indonesia belum jadi prioritas atau tujuan utama investasi internasional akibat berbagai permasalahan dalam negeri kita, itu patut kita jadikan introspeksi apalagi yang harus kita lakukan," kata Presiden dalam acara yang juga dihadiri oleh Wapres Jusuf Kala tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan tiga hal pokok yang patut dilakukan yaitu kepastian hukum (legal certainty), perbaikan tenaga kerja (labour situation) dan perbaikan peraturan daerah (local regulation).
Untuk kepastian hukum, katanya, dibutuhkan bukan saja untuk kepentingan investasi tetapi juga untuk kepentingan di dalam negeri. Sementara perbaikan kondisi tenaga kerja di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga bisa menarik investor luar negeri.
"Dengan otonomi daerah, diharapkan ada sinkronisasi yang baik antara peraturan nasional dan peraturan daerah, sehingga bisa membuat kepastian bagi kepentingan bisnis dan investasi," katanya.
Selain itu, lanjut Presiden yang harus dilakukan adalah terus melanjutkan reformasi dan pembangunan kembali ekonomi, dengan terus menyehatkan, memperbaiki dan menyempurnakan iklim ekonomi dan usaha.
"Menstabilkan kondisi politik, seperti political order mudah-mudahan bisa dibangun dengan baik. Kalau ada benturan ideologi, harus diselesaikan dalam bingkai demokrasi sehingga tidak menimbulkan perpecahan," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
