"Sembilan tahun The Wahid Institute berjalan, dari berbagai kasus yang dianalisis, faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi bagaiaman sebuah intoleransi di masyarakat terjadi dan merembet pada kasus yang lebih besar," kata Yenny dalam perayaan ulang tahun The Wahid Institute di Jakarta, Kamis.
Yenny mengatakan, setiap pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, seharusnya mengimplementasikan "Bhineka Tunggal Ika", serta mengamlakan falsafah kebersamaan dalam sebuah perbedaan kepada warganya.
Hal itu menjadi jaminan yang harus diberikan oleh pemimpin, mengingat perbedaan suku, agama dapat menjadi hal yang sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik, kata Yenny.
"Di situlah posisi pemimpin, harus menjamin suasana perbedaan selalu `sejuk`," ujarnya.
Alumni Universitas Harvard itu berpendapat pemeluk agama kadang terjebak dalam "militansi" atas nama satu keyakinan, sehingga menganggap perbedaan paham dengan kelompok lain adalah sesuatu yang harus disimpulkan siapa yang benar dan yang salah.
"Militansi beragama hanya harus dipertahankan dalam konteks personal, antara dirinya dengan Allah SWT," kata dia.
Yenny menekankan konsep pemikiran agama harus dibungkus dengan perilaku yang dapat mengayomi kehidupan bermasyarakat.
"Dogma-dogma tidak selalu dapat menyelesaikan masalah, hal itu perlu diketahui," ujarnya.
Dia juga berharap kasus bernuansa agama di Sampang, Madura agar cepat selesai dan setiap anggota masyarakat dapat hidup damai dan rukun.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menyatakan pesan damai sangat penting untuk disebarkan kepada masyarakat plural seperti bangsa Indonesia.
"Saya sangat suka slogan kedamaian, dan saya pikir ini sangat penting untuk Indonesia," ujarnya.
Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap sesama menjadi kian penting untuk bangsa yang belajar demokrasi.(*)
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
