Kepastian itu tercantum dalam Pernyataan Menteri Bersama yang merupakan hasil pertemuan Menkeu APEC ke-20 di Nusa Dua, Bali, pada 19-20 September 2013 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan M Chatib Basri.
Pertemuan itu juga membahas masalah prospek ekonomi makro dan tiga isu utama yakni pembiayaan perdagangan, infrastruktur dan inklusi keuangan.
Memang hasil pertemuan APEC, termasuk pertemuan menteri keuangannya, tidak mengikat anggotanya. Namun apa pun hasilnya, yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama atau deklarasi, bisa dijadikan pedoman atau dasar bagi anggota untuk mengambil kebijakan tertentu seperti melakukan perjanjian bilateral.
Dalam pernyataan bersama itu dikatakan bahwa menteri keuangan APEC tetap berkomitmen melaksanakan perdagangan bebas dan terbuka serta investasi.
Mereka yakin bahwa instrumen pembiayaan perdagangan dapat membantu memfasilitasi perdagangan dan mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melakukan perdagangan internasional. Lembaga keuangan didorong untuk meningkatkan pembiayaan perdagangan dan terus mendukung perdagangan di kawasan Asia Pasifik.
Dikatakan, peningkatan sistem manajemen keuangan melalui sistem perbendaharaan dan reformasi anggaran, termasuk pengkajian pengeluaran, merupakan mekanisme langsung yang dapat meningkatkan efisiensi kementerian dan anggaran anggota APEC.
Menkeu APEC juga meyakini pentingnya inkusi keuangan atau "financial inclusion" untuk meningkatkan persamaam dan meningkatkan potensi pertumbuhan di kawasan. Masih banyak masyarakat di perekonomian APEC masih belum memiliki akses terjadap sistem keuangan.
Menteri keuangan APEC mencatat adanya contoh inovatif dalam saluran pendistribusian pendanaan yang sedang dimplementasikan di perekonomian APEC, khususnya bank tanpa kantor atau "branchless banking".
Infrastruktur
Berkaitan dengan infrastruktur, para menteri menyadari pentingnya produktifitas dengan meningkatkan proyek infrastruktur dalam mendukung potensi pertumbuhan di kawasan. Mereka memahami perlunya meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan.
Karena banyak perekonomian APEC sedang mencari akses pembiayaan swasta untuk pembangunan infrastruktur, para menteri mengakui bahwa dengan memiliki proses yang jelas dalam hal perencanaan, pemberian prioritas, persiapan dan pembiayaan proyek infrastruktur, dalam keadaan kritis.
Tahun ini, mereka kembali membahas pendekatan baru pembiayaan infrastruktur, antara lain melalui kerja sama pemerintah dan swasta atau public-private partnerships (PPP). Mereka berkomitmen membentuk APEC PPP Experts Advisory Panel (the Panel) yang mencerminkan keragaman perekonomian APEC untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan.
Mereka menyeru Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan OECD agar menyediakan dukungan yang layak.
"Kami mendukung Indonesia yang secara sukarela menjadi percontohan PPP Centre. Dukungan ini akan membantu Kementerian Keuangan Indonesia dalam upayanya mengembangkan sumber daya, keterampilan, dan kapasitas pusat PPP mereka," kata pernyataan itu.
Mereka berharap dengan saling berbagi pengalaman, Panel dan proyek percontohan APEC di Indonesia, anggota kerja sama itu dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk merancang dan melaksanakan proyek PPP yang layak dibiayai perbankan atau bankable dan efektif.
Dalam jangka panjang, Panel dapat mendukung tumbuhnya pasar APEC yang luas untuk investasi infrastruktur dengan membantu perekonomian lain untuk mengembangkan kapasitas yang sama, dan menciptakan jaringan pusat PPP kawasan untuk saling berbagi pengalaman.
Kebijakan Penting
Pada pertemuan itu juga disebutkan bahwa para menteri telah menentukan kebijakan penting dan telah membantu mengatasi risiko, meningkatkan kondisi pasar keuangan dan menjaga pemulihan.
Mereka juga mengatakan akan mengimplementasikan kebijakan fiskal secara fleksibel guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, selain tetap berkomitmen terhadap keuangan publik yang berkelanjutan.
"Kami mengulangi kembali komitmen kami untuk menyeimbangkan permintaan global, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kepercayaan pasar, mendukung pertumbuhan, menjaga stabilitas dan meningkatkan kekenyalan di perekonomian yang sedang tumbuh," kata pernyataan itu.
Para menteri menetapkan untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengimplementasikan reformasi struktur dan meningkatkan investasi, mengatasi kelemahan fundamental, meningkatkan produktifitas dan daya saing, meningkatkan peran serta buruh dan mengatasi ketidakseimbangan internal dan eksternal.
Mereka berkomitmen untuk bergerak lebih cepat menuju sistem nilai tukar dan fleksibelitas nilai tukar sesuai dengan kebutuhan pasar guna mencerminkan fundamental yang mendasarinya.
"Kami akan menahan diri dari melakukan devaluasi untuk meningkatkan daya saing dan tidak akan menjadikan tingkat nilai tukar kami untuk tujuan daya saing. Kami akan menolak seluruh bentuk proteksionisme dan tetap menjaga agar pasar kami terbuka," kata pernyataan itu.
Mereka mengakui bahwa pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan akan diikuti masa transisi menunju normalisasi kebijakan moneter. Mereka mengatakan kembali bahwa ekses kerapuhan keuangan dan gerakan nilai tukar mata uang yang tidak bisa diduga akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan, sebagaimana terjadi baru-baru ini di sejumlah pasar yang sedang tumbuh.
"Kebijakan ekonomi yang berhati-hati, reformasi struktural dan kerangka kerja yang kuat akan membantu menyelesaikan volatilitas pasar keuangan. Kami akan terus memantau keadaan pasar keuangan secara berhati-hati," kata pernyataan itu.
Pertemuan tahunan di Nusa Dua, Bali itu dihadiri oleh 11 menteri keuangan dan 10 pejabat senior keuangan anggota APEC, organisasi dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD), serta perwakilan forum pebisnis APEC.
Pertemuan menteri keuangan APEC selanjutnya akan dilaksanakan pada 2014 di Hong Kong SAR.
Forum APEC beranggotakan 21 ekonomi yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Singapura, China Taipei atau Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat.(*)
Oleh Ahmad Buchori
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
