Para menteri itu juga menegaskan kembali komitmen mereka menciptakan lingkungan bisnis beretika yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperkuat standar etika, demikian antara lain Pernyataan Menteri Bersama Pertemuan Tingkat Menteri APEC di Nusa Dua, Bali, Sabtu.
Untuk itu mereka berkomitmen mendirikan APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Authorities (ACT-NET) dalam meningkatkan jejaring dan hubungan baik di antara pejabat anti-korupsi dan penegak hukum yang dapat saling membantu dalam menditeksi, menginvestigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Menteri APEC juga menyatakan berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan berbagi informasi mengenai kebijakan ekonomi makro dan bekerja bersama untuk mendorong pembanguna di kawasan Asia Pasifik.
Pernyataan bersama itu merupakan hasil dari Pertemuan Tingkat Menteri APEC yang dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri, Marty M Natalegawa, dan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.
Selain dihadiri anggota APEC, pertemuan juga dihadiri Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ketua APEC Business Adviroy Council (ABAC), Sekretaris Jenderal ASEAN, ketua bersama Dewan Kerja Sama Ekonomi PAsifik (PECC), perwakilan Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Sprearhead Group (MSG).
Pernyataan bersama itu akan dibawa dan dibahas oleh para pemimpin ekonomi APEC yang akan bertemu pada 7-8 Oktober.
Pemberantasan korupsi dan menjamin transparansi merupakan salah satu gagasan Indonesia dalam KTT APEC 2013 Bali yang merupakan bagian dari prioritas mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan. Prioritas lainnya adalah mewujudkan Bogor Goals dan memperkuat konektivitas kawasan.
Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013
