"Telah ada keterbukaan mengungkap berbagai persoalan dan kelemahan dan kita ingin ke depan penyelenggaraan haji bisa lebih baik," katanya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Komisi VIII di Makkah, Jumat.
Menurut Marzuki, sebelum DPR menyampaikan kritik ternyata sejumlah persoalan diungkap Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu seperti ada bus yang masih jelek dan pemondokan yang kurang layak.
Sebelumnya Dirjen mengakui ada beberapa gedung yang fasilitasnya terganggu seperti ketersediaan air, kamar mandi dan pendingin udara seperti di Sektor I, IV dan IX.
"Kira-kira ada 10 persen perumahan yang masih belum baik dan kita meminta pemiliknya untuk memperbaiki jika ada kerusakan," katanya.
Ia menjelaskan, biasanya ada beberapa yang dimiliki satu keluarga dan mereka meminta seluruh gedung harus disewa termasuk gedung yang fasilitasnya kurang memadai itu.
Demikian juga soal transportasi dari bandara sampai pemondokan, Dirjen menjelaskan masih ada 30 persen yang menggunakan bus Abu Sharhad yang kondisinya sudah tua dan belum di"up grade".
"Tahun depan ini akan terus ditekan, kalau dihilangkan tidak mungkin, kita minta prosentasenya paling 10 persen saja," katanya.
Sejumlah anggota Komisi VIII meminta agar jamaah yang mendapat pondokan yang kurang layak agar mendapat uang kompensasi seperti tahun lalu.
Beberapa hal yang disorot DPR dalam RDP tu antara lain kurangnya petugas di Masjidil Haram, adanya Tim Pembimbing Haji Daerah yang ternyata "orang titipan" sehingga tidak menjalankan fungsnya serta perlunya kontrak perumahan dalam jangka panjang untuk mendapat perumahan yang lebih baik.
Marzuki meminta agar pemda benar-benar menunjuk orang yang tepat sebagai pembimbing haji daerah sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
"Jangan ada lagi titip-titipan untuk pembimbing daerah," katanya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013
