Jakarta (ANTARA News) - Suatu negara demokratis seperti Indonesia membutuhkan dukungan rakyat, meski rakyat sedikit pun tak menyukai pemegang otoritas pemerintahan, kata Pakar Politik dari LIPI, Dr Ikrar Nusa Bhakti.
"Dukungan terhadap negara bisa berupa ketulusan membayar pajak, mematuhi peraturan yang berlaku, bersedia mengemban tugas jika negara membutuhkan dan berupaya meningkatkan derajat hidup diri dan keluarganya atau dengan kata lain tak ingin menjadi beban negara," kata Ikrar, di Jakarta, Minggu.
Namun negara demokratis juga membutuhkan warga yang tidak hanya patuh, mengikuti anjuran pemerintah dan mendukung pemerintah secara antusias, tetapi juga warga negara yang kritis, tambahnya.
"Mereka tidak hanya harus kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga kritis terhadap para pemimpin pemegang otoritas pemerintahan, bahkan rakyat harus siap untuk tidak lagi memilih pemimpin pada pemilu berikutnya," katanya.
Masyarakat yang partisipatif atau kritis merupakan hal yang dibutuhkan negara demokratis bukan saja pada saat Pemilu, ujarnya, sehingga bukan merupakan hal yang perlu dipermasalahkan jika Indonesia selalu diramaikan oleh demonstrasi, petisi, dan hal partisipasi lainnya.
Namun partisipasi aktif tak cukup bila tindakan mereka tak didasari pemahaman atau informasi yang baik dan membuat partisipasi mereka itu menjadi tanpa tujuan, sehingga warga juga harus aktif mencari informasi tentang berjalannya sistem politik negeri ini dan dengan demikian sistem negara juga harus transparan.
Warga negara yang demokratis yang menganut budaya madani, lanjut dia, juga memiliki karakteristik toleransi terhadap perbedaan, ras, suku, budaya, gender, agama, kepercayaan politik, atau perbedaan tingkah laku sosial.
Demokratisasi sendiri, ujarnya, merupakan hasil dari penguatan dan dinamisasi masyarakat madani terhadap negara di mana masyarakat madani hidup dalam kekuasaan negara yang sudah berakhir digantikan dengan negara yang berdiri dengan tujuan untuk melindungi warganya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat madani seharusnya dicirikan independensinya terhadap negara dan otonomi masyarakat
dan budaya kewargaan yang berbasis kesetaraan, keadilan, partisipasi sederajat, dan solidaritas antar sesama. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
