"Perhitungan modal Rp3 miliar berdasarkan tingkat efisiensi paling optimum dari sebuah BPR," kata Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, disela rapat kerja nasional Perhimpunan Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Manado, Jumat.
Tampubolon mengatakan, modal Rp3 miliar memang belum menjadi suatu keharusan bagi BPR, tetapi sebaiknya pengelola mengupayakan di angka tersebut karena dampaknya pada BPR itu sendiri.
"Memang belum ditetapkan di angka tersebut, tetapi kalau ingin mendapatkan bank yang efisien harus diupayakan modalnya minimal Rp3 miliar," kata Tampubolon.
Menurut Tampubolon, OJK dalam tahap awal belum akan mensyaratkan minimum modal Rp3 miliar, tetapi kalau ingin BPR menjadi lembaga keuangan yang tangguh harus memperhatikan sisi permodalan tersebut.
"Kalau sampai modal BPR sudah mencapai Rp3 miliar, menurut perhitungan, maka bank tersebut dapat membangun infrastruktur, memberdayakan sumber daya manusia serta membangun perbankan yang berkualitas," kata Tampubolon.
Dari sekitar 1.600 BPR yang ada di Indonesia saat ini, kata Tampubolon, masih ada 11 BPR yang modalnya kurang dari Rp1 miliar.
"Itu berdasarkan data BI, masih terdapat 11 BPR dengan modal rendah, di bawah Rp1 miliar," kata Tampubolon.
Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, perkembangan BPR di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan positif.
"Industri BPR tumbuh signifikan, per Agustus 2013, dari sisi aset tumbuh 19,54 persen atau mencapai Rp73,86 triliun, sementara kredit capai Rp57,63 triliun atau naik 19,54 persen, dana pihak ketiga (DPK) Rp59,73 triliun, naik 19,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya(YoY)," kata Joko.
Sementara jumlah nasabah yang terlayani BPR hingga Agustus tahun ini sudah mencapai 13.044.567 rekening atau naik 0,72 persen secara YoY.
Pewarta: Guido Merung
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2013
