"Kita sebagai warga negara baik tentu akan memberikan hak suara pada pemilihan ulang calon bupati dan wakil bupati," kata pemuka Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Djaro Dainah, Sabtu.
Dainah mengatakan masyarakat Baduy Luar berpakaian hitam-hitam dan Baduy Dalam berpakaian putih-putih sangat antusias menggunakan hak pilihnya seperti pada Pilkada sebelumnya yang digelar 31 Agustus 2013.
Bahkan, partisipasi pencoblosan pilkada di 13 tempat pemungutan suara (TPS) cukup tinggi.
"Kami yakin partisipasi warga Baduy menggunakan hak suara pada PSU relatif tinggi, seperti pada pilkada sebelumnya," katanya.
Menurut dia, pelaksanaan PSU yang dijadwalkan 14 November mendatang dijamin berjalan lancar, tertib, aman dan kondusif.
Biasanya, mereka warga Baduy mendatangi TPS-TPS sejak pagi dengan berjalan kaki menempuh kiloan meter dari permukiman ke TPS.
Saat ini, lokasi TPS di permukiman warga Baduy terdapat di 13 tempat.
Panitia penyelenggara PSU menyediakan 13 TPS tersebar di empat titik, yakni di Kampung Kaduketug 1, Kaduketug 2, Ciboleger, dan Cicakal Girang.
"Kami berharap PSU ini tidak ada kecurangan lagi sehingga tak berbuntut ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Agus Sutisna, mengatakan selama ini masyarakat Baduy mengikuti hak pilih pencoblosan calon bupati dan wakil bupati karena tidak ada larangan adat.
Karena itu, mereka juga mengikuti PSU yang dijadwalkan 14 November 2013 untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ulang itu.
Jumlah warga Baduy yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7.296 jiwa dengan lokasi di 13 TPS.
Selama ini, masyarakat Baduy sudah memahami tentang cara-cara pencoblosan untuk memilih salah satu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebab KPU sudah beberapa kali menggelar simulasi pencoblosan hak suara di bilik TPS.
"Kami yakin warga Baduy tidak diragukan lagi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ulang itu," katanya.
Pada sidang akhir, Selasa (1/10), MK memerintahkan Pilkada Lebak diulang karena ada pengerahaan massa dari birokrasi dengan cara terstuktur, sistimatis dan masif.
Namun Ketua KPU Kabupaten Lebak Agus Sutisna mengatakan akan menempuh jalur hukum pascaditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dalam kaitannya dengan dugaan penyuapan Pilkada Lebak.
Agus menyatakan, meskipun keputusan MK sudah final dan mengikat, tetapi ada titik terang untuk meninjau kembali sengketa Pilkada Lebak tersebut.
Pewarta: Mansyur
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2013
