"Kami tidak ingin upah pekerja turun, dan juga tidak mungkin memenuhi kenaikan upah 50 persen. Bisa jungkir balik perusahaan kami," ujar Sekretaris Apindo Kabupaten Bekasi, Agus Setiawan, di Cikarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkanya menyikapi tuntutan dari sejumlah pendemo yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang menuntut kenaikan UMK 50 persen dari yang berlaku tahun ini sebagai kompensasi atas meningkatnya kebutuhan hidup pada 17 Oktober 2013 lalu.
Menurut dia penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagai acuan kenaikan UMK masih terganjal sejumlah persoalan, di antaranya belum disepakatinya lima dari 60 item KHL.
Kelima item KHL tersebut adalah penentuan sewa kamar, tarif listrik, transportasi, rekreasi, dan kebutuhan air.
"PT PLN sebagai penentu kenaikan tarif listrik yang mempengaruhi besarnya pengeluaran baik bagi perusahaan maupun masyarakat," katanya.
Kelima item ini belum mencapai kata sepakat, kata dia, dikarenakan masih ada beda persepsi antara pengusaha dan kaum buruh.
"Secepatnya, akan kita selesaikan sebelum penetapan upah minimum yang akan ditandatangi Gubernur Jawa Barat sekitar 20 Desember mendatang," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
