"Lembaga survei perlu diakreditasi, mungkin oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau lembaga lain. Hal itu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh hasil survei yang tidak objektif dan akurat," kata Nanat Fatah Natsir di Jakarta, Selasa.
Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan dengan adanya lembaga akreditasi atau pengawasan terhadap lembaga survei, maka survei-survei politik yang dipublikasikan benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap survei dan tidak timbul kecurigaan.
Nanat mengatakan masyarakat seringkali dibingungkan oleh sebuah survei yang dipublikasikan sebuah lembaga. Seringkali timbul kecurigaan bahwa lembaga tersebut bekerja sama atau surveinya dibiayai salah satu calon atau partai politik.
"Sebaiknya lembaga survei independen agar objektif dan berorientasi pada pendidikan politik untuk mendewasakan dan mencerdaskan bangsa agar rakyat sadar pilihan politiknya didasari argumentasi yang objektif dan akurat," tuturnya.
Nanat mengatakan masih banyak calon pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh hasil survei yang dipublikasikan beberapa lembaga. Karena itu, bila hasil survei tidak akurat atau objektif, bisa-bisa rakyat salah memilih pemimpin.
"Hasil survei besar sekali pengaruhnya terhadap opini publik, ujarnya.
Nanat mengatakan tidak sependapat dengan adanya calon presiden riil dan calon presiden wacana yang dipublikasikan salah satu lembaga survei. Pasalnya, seluruh calon yang ada saat ini masih wacana karena belum ada ketetapan KPU mengenai pencalonan presiden.
"Kalau mau objektif, survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka misalnya siapa calon yang dikehendaki, jangan ada pembagian capres riil dan capres wacana," katanya.
(D018/I007)
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
