"Saat ini cukup ada sejumlah anggota DPR RI yang tersangkut kasus hukum termasuk korupsi, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI," kata Radhar Panca Dahana pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Politik dan Budaya Demokrasi" di Geding MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota DPD RI Alirman Sori dan Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya.
Menurut Radhar kasus-lasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR RI sehingga menguatkan persepsi masyarakat bahwa perilaku senator DPD RI masih lebih baik dari perilaku anggota DPR RI.
Demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini bukan penegakan demokrasi yang sesungguhnya tapi lebih kepada keinginan para pemimpin.
"Sesungguhnya, ada prinsip demokrasi yang bisa dikembangkan di Indonesia, yakni demokrasi demokrasi kepulauan, seperti yang dikembangkan di Yunani," katanya.
Radhar menegaskn, demokrasi Pancasila sesungguhnya adalah pilihan yang cerdas untuk Indonesia, tapi implementasinya yang belum optimal.
Para perumus Pancasila menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, menurut tidak memiliki data lengkap seperti saat ini, tapi perilaku politik dan demokrasinya sangat baik dan mandiri.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori mengatakan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik yang berada di eksekutif dan legislatif menunjukkan bahwa partai politik gagal memberikan contoh teladan dan melakukan kaderisasi.
"Elite politik yang terpilih sebagai pejabat publik di eksekutif dan legislatif justru cenderung melakukan korupsi sehingga memberikan contoh yang buruk kepada kadernya," katanya.
Alirman mengusulkan, agar sistem politik nasional dievaluasi dan ditata ulang untuk perbaikan sistem ketatanegaraan serta dalam dalam kehidupan bangbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan tersebut, Alirman menyatakan, sistem yang diterapkan pada era orde baru tidak semuanya buruk, sehingga sistem yang sudah baik bisa diadopsi lagi.
"Namun praktik korupsi yang terjadi sejak era orde baru hingga saat ini, diperlukan pemimpin otoriter untuk memberantasnya," katanya.
Ketua DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya mengatakan, optimistis politik dan demokrasi Indonesia ke depan aka lebih baik jika penyelenggara Negara melakukan budaya politik partisipatif yang mempunyai orientasi, keyakinan, dan komitmen untuk memathuin turan yang diterapkan.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah harus menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam penyelenggaraan negara.
"Pemerintah harus berani dan tegas mengambil posisinya sebagai penyelenggara negara, bertindak tegas terhadap hal-hal yang merusak, menjalankan regulasi yang telah dibuat, serta menjalankan kewenangan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dalam mengurus negara," katanya.
(R024/Z003)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
