"Penundaan (penetapan DPT) ini bukti karut-marut di bidang manajemen kependudukan," kata Indra saat dihubungi Antara dari Jakarta, Kamis.
Indra mengatakan manajemen kependudukan di Indonesia tidak memperlihatkan adanya nomor identitas tunggal, akibat wewenang yang diberikan kepada sejumlah lembaga lewat kelahiran beberapa produk Undang-Undang baru.
"Setiap UU lahir, ada pemberian wewenang ke lembaga tertentu untuk mengurus kartu identitas sendiri," ujarnya.
Indra menilai sudah sepantasnya sistem nomor identitas tunggal diterapkan lewat pertemuan kesepakatan sejumlah lembaga dan merevisi UU.
"Perlu banyak kesepakatan-kesepakatan di antara lembaga-lembaga dan merevisi beberapa UU. Sejumlah lembaga harus menurunkan ego masing-masing, jangan UU dijadikan sarang untuk penggunaan anggaran negara," katanya.
"E-KTP itu apa gunanya sekarang? Masih banyak kesalahan pencatatan data. DPT sebelumnya, Pemilu 2009, Pilpres 2009, Pilkada dan lain-lain, apa gunanya? Ini kan mentalitas para pengguna anggaran," ujar dia menambahkan.
Sebelumnya, pada Rabu (23/10) KPU memutuskan menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT Pemilu 2014 dan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan perbaikan akurasi data selama dua minggu hingga 4 November.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2013
