"Tidak perlu dibantah bahwa kita butuh evaluasi, bukan untuk apa-apa, namun untuk pembangunan politik di negara ini, apalagi menjelang tahun politik 2014," kata Akbar dalam pernyataan singkat tentang diskusi "Apa yang Salah dengan Politik Kita" di Jakarta, Rabu petang.
Akbar mengatakan keberlangsungan demokrasi sejak reformasi 1998, yang salah satunya ditandai dengan munculnya berbagai lembaga negara baru seperti Mahakamah Konstitusi (MK) dan lainnya, tidak dijalankan beriringan dengan perbaikan sistem.
"Pembentukkan MK, baru disadari ternyata tidak disertai dengan etika para elit yang di dalamnya," ujar Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Selain itu, Akbar juga mengatakan dampak "euphoria" demokrasi, seperti pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung mengandung banyak kelemahan karena berbagai pihak yang miskin etika.
"Hal ini seperti anomali-anomali dari kehidupan politik kita saat ini," ujarnya.
Menurut Akbar, para elit memiliki tanggung jawab untuk mencari formula baru mengenai pembangunan sarana pendidikan politik yang baik, berikut perbaikan sistem dan etikanya.
"Kita tentu perlu etika berpolitik yang lebih baik dan masyarakat membutuhkan jawaban," ujar mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam itu.(*)
Pewarta: Indra A. Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
