Jakarta (ANTARA News) - Partai Amanat Nasional menilai penetapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT harus berdasarkan kepercayaan bersama dengan semua pihak setuju atas penetapan tersebut.

"DPT harus ada semacam kepercayaan bersama yang harus dibangun, jangan sampai menimbulkan ketidak percayaan karena ketidak pastian," kata Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin.

Dia berharap semua pengambil kebijakan harus dalam posisi setuju seluruhnya sehingga jangan sampai ada satu pihak yang menolak penetapan tersebut.

Namun dia berharap semua pihak setuju dengan penetapan DPT yang dilakukan KPU.

"Apabila ada yang tidak setuju harus dicari titik temu, karena ini bukan masalah menang kalah tapi komitmen aturan main, peserta, wasit dan teknis jelas," ujarnya.

Taufik mengatakan DPT itu tidak berpengaruh pada menang atau kalah parpol namun validasi yang bertanggung jawab kepada publik.

Taufik menilai terkait 10,4 juta suara yang belum beres maka harus didengarkan penjelasan dari pihak KPU. Hal itu menurut dia untuk menjernihkan segala prasangka yang berkembang di masyakat.

"Penetapan DPT ini harus hati-hati karena harus dipertanggung jawabkan dan disetujui semua pihak," tegasnya.

Dia menilai validasi data pemilih harus menjadi prioritas utama sehingga harus disetujui semua parpil. Menurut dia, apabila ada satu parpol yang tidak setuju maka penetapan DPT harus ditolak.

"Kalau ada yang tidak setuju maka harus ditunda. Namun saya harap semua parpol setuju," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (24/10) akhirnya menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014 yang seharusnya ditetapkan Rabu, 23 0ktober 2013.

"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, menyelesaikan yang kurang karena ada yang sudah akurat ada yang belum. Kami masih diberi kesempatan dua minggu untuk pencermatan kembali," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu (24/10).

Dalam rapat terbuka yang juga dihadiri oleh perwakilan parpol peserta Pemilu 2014,

KPU mendapatkan banyak desakan untuk melakukan penundaan karena dinilai masih ada data-data tidak valid, seperti kegandaan pemilih, tidak terdaftarnya pemilih, bahkan pemilih siluman yang disampaikan dalam rapat terbuka.

Sementara itu, KPU mengadakan pleno terbuka terkait keputusan penetapan DPT pada Senin (4/11) ini.
(I028/Z002)

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013