Indikasinya, hingga kini konvensi Partai Demokrat itu belum berhasil menampilkan sosok calon presiden yang disukai rakyat.
Hal itu dia katakan pada pemaparan hasil survei FFH di Jakarta, Kamis. Dari survei di 34 propinsi terhadap 1.070 responden, sebanyak 76 persen masyarakat tidak mengetahui konvensi Partai Demokrat.
"Hanya 24 persen dari responden yang mengetahui tentang konvensi Demokrat yang digulirkan sejak Mei 2013 itu," ujarnya.
Dari 24 persen keseluruhan responden yang mengetahui itu hanya 2,2 persen yang benar-benar mengetahui ada 11 peserta yang berkompetisi.
"Sebanyak 89 persen tidak tahu dan sisanya ada yang menjawab 50 orang bahkan 100 orang mengikuti konvensi ini," menurutnya.
Hasil survei FFH itu peringatan dini bagi Partai Demokrat, yang sebelumnya berniat mejadikan konvensi untuk melahirkan calon pemimpin dan meningkatkan popularitas partai.
Sayangnya, niat tersebut terganjal berbagai kasus dugaan korupsi kader-kader Partai Demokrat, di antaranya Proyek Hambalang, indikasi intervensi terhadap TVRI saat penayangan deklarasi konvensi, dan penggunaan fasilitas pejabat negara oleh sebagian peserta konvensi.
Dian bahkan menilai, penyuapan SKK Migas juga menurunkan kepercayaan publik, karena setelah kasus itu muncul isu-isu tak sedap ada aliran dana dari SKK Migas untuk pelaksanaan konvensi Demokrat.
"Kondisi konvensi ini tak ubahnya mobil derek membawa mobil mogok, yaitu Demokrat. Bila kondisi seperti ini mobil derek itu bisa ketularan mogok pula," katanya.
Hal itu dia katakan pada pemaparan hasil survei FFH di Jakarta, Kamis. Dari survei di 34 propinsi terhadap 1.070 responden, sebanyak 76 persen masyarakat tidak mengetahui konvensi Partai Demokrat.
"Hanya 24 persen dari responden yang mengetahui tentang konvensi Demokrat yang digulirkan sejak Mei 2013 itu," ujarnya.
Dari 24 persen keseluruhan responden yang mengetahui itu hanya 2,2 persen yang benar-benar mengetahui ada 11 peserta yang berkompetisi.
"Sebanyak 89 persen tidak tahu dan sisanya ada yang menjawab 50 orang bahkan 100 orang mengikuti konvensi ini," menurutnya.
Hasil survei FFH itu peringatan dini bagi Partai Demokrat, yang sebelumnya berniat mejadikan konvensi untuk melahirkan calon pemimpin dan meningkatkan popularitas partai.
Sayangnya, niat tersebut terganjal berbagai kasus dugaan korupsi kader-kader Partai Demokrat, di antaranya Proyek Hambalang, indikasi intervensi terhadap TVRI saat penayangan deklarasi konvensi, dan penggunaan fasilitas pejabat negara oleh sebagian peserta konvensi.
Dian bahkan menilai, penyuapan SKK Migas juga menurunkan kepercayaan publik, karena setelah kasus itu muncul isu-isu tak sedap ada aliran dana dari SKK Migas untuk pelaksanaan konvensi Demokrat.
"Kondisi konvensi ini tak ubahnya mobil derek membawa mobil mogok, yaitu Demokrat. Bila kondisi seperti ini mobil derek itu bisa ketularan mogok pula," katanya.
Pewarta: Indra Arief
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013
