Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap agar terjadi dialog antara Presiden dengan Ketua DPR terkait dengan terhambatnya pembahasan paket RUU Perpajakan akibat permasalahan prosedural.
"Kan katanya ada kesalahan prosedural. Saya kira pimpinan DPR dengan pimpinan negara, atau Presiden, melakukan pembicaraan dengan fraksi-fraksi itu untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-sebaiknya. Dan kalau itu sudah bisa di atasi, maka pembicaraan substansi bisa langsung dilakukan dalam empat bulan ini," kata Ketua Kadin MS Hidayat di Jakarta, Selasa.
Dia berharap jika persoalan prosedural dapat segera diselesaikan target penyelesaian pembahasan substansi pada akhir 2006 dapat dicapai dan pada awal 2007 dapat diterapkan.
"Saya sependapat kalau bisa akhir Desember ini semuanya selesai,"katanya.
Dia mengungkapkan seharusnya dengan hanya dilakukan penyempurnaan atas substansi RUU Pajak dan tidak perlu secara menyeluruh dari awal, maka proses pembahasan tidak membutuhkan waktu yang lama.
"Hanya tidak efektif saja. Sementara kita siap tahun 2007 mau
starting buat iklim investasi kondusif, tapi sementara itu landasan peraturannya, berupa pajak, bea cukai, investasi, dan sebagainya belum selesai. Jadi bisa jadi pertumbuhannya bisa terganggu, atau tertunda," jelasnya saat ditanya dampak langsung keterlambatan
penyelesaian proses pembahasan di DPR kepada ekonomi nasional.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
