Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia mendukung sepenuhnya rencana pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi Depkeu dengan membentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan utang mengingat posisi utang pemerintah telah mencapai sekitar 131 miliar dolar AS.
"Utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 131 miliar dolar AS, separuhnya untuk utang domestik dan sisanya utang internasional. Oleh karena itu, pembentukan Ditjen baru sebagai bagian dari restrukturasi Depkeu menjadi sangat penting," kata Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan selama ini Indonesia telah melakukan strategi pengelolaan utang yang baik hingga berhasil menurunkan rasio utang dari 100 persen lebih menjadi sekitar 40 persen setelah terjadinya krisis ekonomi.
Dengan pengelolaan utang yang baik, katanya, maka pengelolaan manajemen ekonomi makro pun juga ikut menikmati pengaruh positif.
"Sebelum krisis, belanja pemerintah untuk pembangunan mencapai sekitar enam persen dan pada saat krisis turun hingga menjadi di bawah empat persen," katanya.
Namun, jelasnya, kini belanja pemerintah sudah kembali ke level sebelum krisis yaitu sekitar enam persen dari belanja negara
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Surat Keputusan Menkeu mengenai struktur organisasi Depkeu yang baru telah dikeluarkan.
"Itu baru untuk eselon dua dan tiga nya," katanya.
Dengan demikian, pihaknya kini tinggal mengisi individu-individu yang akan mengisi posisi dalam struktur organisasi yang baru.
"Mudah-mudahan segera karena menyangkut TPA (Tim Penilai Akhir-red). TPA kan di Presiden," katanya.
Namun, dia menegaskan bahwa individu terbaik yang akan terpilih.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
