"Sejumlah pihak menyebutkan adanya perang di dunia maya untuk saling meretas situs antara hacker Indonesia dan Australia usai terungkapnya kasus penyadapan, namun hal itu masih katanya, belum ada laporan resmi," kata Tifatul di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu usai membuka seminar besar nasional komunikasi dan Kongres VI ISKI dengan tema "Media Komunikasi @2014" di sebuah hotel di Padang.
Menurut Tifatul jika ada laporan yang masuk secara resmi akan dapat ditindaklanjuti, namun jika sebatas asumsi susah untuk menyikapinya.
Ia menegaskan aksi peretasan merupakan pelanggaran mengacu kepada Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Oleh sebab itu, tidak boleh ada pejabat yang menyerukan untuk melakukan peretasan," kata dia, menegaskan.
Sementara, terkait antisipasi agar situs pemerintah di Tanah Air tidak dengan mudah dibobol oleh peretas telah dilakukan penguatan sistem.
Ia menyebutkan pada 2012 terjadi aksi dan upaya peretasan situs di Indonesia sebanyak 39 juta kali oleh hacker dari seluruh dunia, namun dapat ditangkal kendati ada beberapa situs pemerintah yang berhasil di jebol.
Secara umum sudah ada peningkatan sistem keamanan, namun harus diakui kesadaran akan adanya upaya untuk peretasan masih lemah, tutur Menkominfo.
(KR-IWY/C004)
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
