Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah membantah mengintervensi
atau mencampuri urusan Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan
data-data statistik, terutama data kemiskinan.
"Nggak bener kita mengintervensi. Kita ingin data-data yang dilaporkan BPS obyektif," kata Menko Perekonomian Boediono, di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis.
Boediono menyatakan hal itu menanggapi kemungkinan adanya campur tangan pemerintah berkaitan dengan data BPS, khususnya angka kemiskinan.
Sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2006, Presiden menyebutkan angka kemiskinan telah mengalami penurunan dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada 2005.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah telah menyajikan data basi yang pada akhirnya akan menggerus legitimasi pemerintah sendiri.
Menanggapi pengunaan data 2005 itu, Boediono mengatakan pemerintah menyampaikan data yang sudah dikeluarkan oleh BPS.
"Yang sudah dikeluarkan oleh BPS yang kita laporkan, yang belum mungkin masih dibahas oleh para pakar di BPS," katanya.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga membantah bahwa pemerintah memesan data-data tentang kependudukan, termasuk kemiskinan yang bisa memuaskan pemerintah. "Memangnya pesan makanan. Nggak lah ya," kata Sri Mulyani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
