"Indonesia kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga dibutuhkan pemimpin nasional yang visioner dan mampu membangun negara," kata Poppy Dharsono pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Menakar Hubungan Indonesia-Australia Pasca Penyadapan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota Komisi I DPR RI Tanowi Yahya dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani.
Popy Dharsono mengatakan hal itu menanggapi sikap Pemerintah Indonesia yang menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemimpin Indonesia.
Menurut dia, Indonesia adalah negara kaya raya, dan ibarat gadis cantik Indonesia diincar oleh banyak negara di dunia.
Namun kenyataannya, kata dia, bangsa Indonesia tidak bisa menjaga kekayaan sumber daya alamnya sehingga banyak dikuasai oleh asing.
"Indonesia yang seharusnya menjadi negara besar tapi malah sulit menjaga martabatnya secara politik, ekonomi, maupun budaya," katanya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah ini menjelaskan, Indonesia terancam kehilangan identitas di bidang politik, ekonomi, dan budaya, sehingga mudah dikontrol oleh negara lain, termasuk aksi penyadapan.
Padahal, kata dia, berdasarkan amanah konstitusi kekayaan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukannya dikuasai oleh asing.
Poppy mencontohkan, dari sekitar 178 juta hektar hutan di Indonesia menghasilkan dana sekitar Rp2.000 triliun.
"Jumlah ini lebih besar dari APBN," katanya.
Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, kata dia, maka wajar jika asing, terutama Amerika Serikat dan Australia mengincar Indonesia.
Namun yang menyedihkan, kata dia, bangsa Indonesia tidak mampu menjaga kekayaan sumber daya alamnya.
Menurut dia, agar pemimpin Indonesia tidak mudah disadap maka harus membangun tekonologi modern dan tidak tergantung dengan negara lain.(*)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
