Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengharapkan, Pemerintah bersikap tegas untuk segera memutuskan kasus Tibo dan kawan-kawan, terpidana vonis hukuman mati dalam kerusuhan di Poso (Sulawesi Tengah).
"Dalam reformasi hukum harus mengutamakan aturan hukum. Kasus Tibo dan kawan-kawan sudah melewati semua proses dari pengadilan negeri hingga grasi. Tibo ini di pengadilan terbukti membunuh 191 orang," kata Tifatul di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, keragu-raguan Pemerintah dalam bertindak atau memutuskan terlihat dalam sejumlah kasus yang hingga kini belum ada keputusan, seperti kasus Tibo dkk, dan sengketa Pemerintahan Daerah Lampung.
Tifatul menegaskan, keputusan tegas Pemerintah diperlukan bukan untuk menunjuk kasus tertentu atau mengaitkan dengan kasus lain, namun sebagai negara hukum, maka Indonesia harus menghormati hukum.
"Kita percaya kepada proses hukum. Indonesia adalah negara berdaulat, keputusannya tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak lain, baik dalam atau luar negeri," ujarnya.
Menanggapi komentarnya atas desakan sejumlah pihak untuk menghapus hukuman mati, Tifatul mengatakan bahwa perubahan konstitusi atau Undang-Undang (UU) boleh saja dilakukan, jika ada parameter yang jelas.
"Silahkan saja, namun harus ada parameter yang jelas," demikian Tifatul Sembiring. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
