"Ini penyerahan tahap II yakni tersangka dan barang bukti setelah sebelumnya berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejati Kalsel," kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar di Banjarmasin, Kamis.
Dijelaskan Syamsinar, kasus tersangka bermula ketika yang bersangkutan melalui perusahaan PT. DAA diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Tersangka menerbitkan faktur pajak dan memungut pajak berupa PPN, serta telah menerima pembayaran atas PPN yang dipungutnya.
Akan tetapi, faktur pajak yang sudah diterbitkan tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN serta PPN yang sudah dipungut tidak disetorkan ke kas negara.
Perbuatan tersangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Hal tersebut diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.637.082.135.
Syamsinar menegaskan pihaknya dalam hal penanganan perkara pidana pajak selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
Penyidik Kanwil DJP Kalselteng lebih dahulu melakukan penyitaan aset milik tersangka FM berupa satu bidang tanah.
Penyitaan ini dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang timbul sebagai akibat tindak pidana perpajakan yang dilakukan.
Pewarta: Firman
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2024
