"Indonesia dapat mencapai tujuan nasional yang lebih besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan," kata Farida dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, kecamatan memegang peran penting dalam administrasi umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan konkuren.
Dalam konteks kawasan perbatasan, kecamatan menjadi wilayah kerja pemerintah pusat untuk pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
Baca juga: BNPP evaluasi capaian program untuk dongkrak infrastruktur di perbatasan
Untuk itu, penguatan ini melibatkan evaluasi anggaran pembangunan, sinergi standar pelayanan minimal di kawasan perbatasan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
"Oleh karena itu, peningkatan status kelembagaan kecamatan perbatasan menjadi esensial. Dengan status yang lebih tinggi, kecamatan akan memiliki kekuatan dan kewenangan yang lebih besar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pembangunan perbatasan," ujarnya.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi teknis dan khusus aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus di perbatasan.
Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan tambahan dalam bidang pengelolaan perbatasan negara kepada para camat dan stafnya.
Baca juga: BNPP beri perhatian serius keamanan perbatasan di Kepulauan Riau
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, para camat akan dapat menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam pengelolaan perbatasan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khusus di perbatasan, pengadaan sarana prasarana yang memadai di kecamatan perbatasan menjadi hal yang sangat penting.
Infrastruktur yang baik akan memastikan bahwa camat dan stafnya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efisien dan efektif.
"Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di kecamatan perbatasan harus menjadi prioritas bagi pemerintah," jelas Farida.
Selain itu, Farida mengakui dan mendorong kinerja yang baik dalam pengelolaan perbatasan, pemberian insentif kepada camat dan staf kecamatan merupakan langkah yang sangat penting. Insentif ini dapat berupa bonus kinerja atau tunjangan tambahan.
"Selain itu, alokasi anggaran khusus dari APBN atau APBD juga diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan perbatasan. Dengan demikian, camat dan staf kecamatan akan merasa dihargai atas upaya mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan negara," tambahnya.
Baca juga: BNPP kaji Lokpri pembangunan di kawasan perbatasan tahun 2025-2029
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
