"Demokrasi harus dikawal untuk mempertahankan ide dan gagasan dalam membangun Indonesia," kata Priyo dalam diskusi bertajuk "Mobilisasi Akses Hukum dan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Jakarta, Sabtu.
Priyo mengatakan proses reformasi yang berjalan di Indonesia sejak 1998 melahirkan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Namun, menurut dia, politik uang membuat proses itu tidak secara otomatis bisa memilih orang berkualitas terbaik menjadi pemimpin.
"Proses itu yang menyesakkan dada kita semua karena para pemimpin yang terpilih tersandera politik uang," ujar Priyo, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR.
Ia mengatakan, kekuatan modal memang penting tapi bukan parameter utama dalam pelaksanaan demokrasi dan memilih pemimpin.
Apabila kekuatan kapital menjadi landasan utama dalam proses ini, dia menjelaskan, maka fungsi demokrasi untuk memilih pemimpin yang baik tidak bisa berjalan.
"Orang yang memiliki gagasan cemerlang tidak dapat kesempatan apabila sistem itu diteruskan. Akibatnya Indonesia berjalan dalam lorong yang gelap," katanya.
Priyo juga mengaku mulai gusar dengan praktik politik yang terkooptasi kekuatan modal dan berlaku seolah-olah bisa membeli suara rakyat.
Kondisi itu, menurut dia, jelas-jelas menghilangkan nilai-nilai luhur dan tata krama kebangsaan Indonesia.
"Politik dalam sistem demokrasi kita harus disadarkan," kata politikus Partai Golkar itu.
Priyo menilai ICMI memiliki posisi strategis untuk bergerak secara kolektif mengingatkan elemen bangsa dan menyelamatkan demokrasi yang tersandera kapital.
Sementara Ketua Harian Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Yudi Latif mengatakan, penerapan demokrasi harus dilakukan bersama penguatan ekonomi rakyat.
Menurut dia, jika kesejahteraan ekonomi bisa terwujud maka Indonesia bisa menjalankan demokrasi yang tidak terbeli.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2013
