Banyuwangi, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa indeks pembangunan keluarga di Jawa Timur naik secara konsisten dari 55,6 pada tahun 2021 menjadi 61,8 pada tahun 2023.

Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nyigit Wudi Amini menyebut bahwa Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) menjadi salah satu upaya dalam pembangunan keluarga. Nyigit menyebutkan, terdapat 7.186 Kampung Keluarga Berkualitas pada 2024, dari yang sebelumnya 120.

"Kemudian kalau diklasifikasi lagi, lebih dari separuh kampung KB ini masih dalam klasifikasi dasar," katanya dalam konferensi pers di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu.

Dia menyebutkan, sebanyak 9,5 persen masuk dalam kategori berkembang, 10,5 persen kategori mandiri, dan 13,6 persen dalam kategori berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan keluarga yang dilaksanakan dalam program Kampung KB merupakan tindak lanjut dari pencapaian lain Jawa Timur, yaitu total fertility rate (TFR) yang rendah. Dia menyebutkan bahwa TFR Jawa Timur adalah 1,98, lebih rendah dari TFR nasional yaitu 2,14.

"Kemudian kita juga melihat angka di Jawa Timur ada yang namanya age-specified fertility rate untuk umur 15-19 tahun, itu di Jawa Timur angkanya adalah 21,3. Nah ini artinya, ini juga sudah bagus dibandingkan dengan angka nasional, tapi tentu masih menjadi PR bagaimana kita bisa mencegah kehamilan pada usia remaja," katanya.

Baca juga: BKKBN canangkan layanan KB di tempat kerja serentak di 24 provinsi


Dia menyebutkan, di Jawa Timur, angka kehamilan remaja dapat diturunkan sedemikian rupa, serta median usia kawin meningkat menjadi 21,1 tahun.

Dia mengatakan, BKKBN akan terus meningkatkan upaya-upaya untuk membangun keluarga melalui kegiatan-kegiatan di tingkat akar rumput, seperti Kampung KB yang dibuat berkelanjutan dan paripurna.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Dwi Yanto mengatakan bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kekuatan kaum perempuannya. Oleh karena itu, pihaknya berfokus pada pemberdayaan perempuan yang menjadi bagian dari program Keluarga Berkualitas.

Menurut Dwi, pendidikan merupakan cara untuk menunda dan menghambat pernikahan dini. Dengan pendidikan, ujarnya, perempuan dapat menjadi mandiri, dan termotivasi untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi.

"Dulu, sebelum kita giat pemberdayaan perempuan melalui Kampung KB, maka lulus SB bisa jadi menikah. Bahkan, kelas 3 SMP, tiga bulan menjelang ujian nasional, mereka karena budaya, mereka keluar dan tidak mengikuti ujian," katanya.

Berkat kolaborasi antardinas, ujarnya, pernikahan dini semakin berkurang. Dia menyebutkan, kini bertambah jumlah orang desa yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Baca juga: BKKBN: Kampung KB upaya tingkatkan indeks ketangguhan keluarga

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2024