"Aksesi adalah negara yang dalam proses menjadi anggota. Indonesia sejak 2007 menjadi mitra OECD bersama Brasil, India, China dan Afrika Selatan," kata Airlangga Hartarto usai hadir di rapat internal terkait masuknya Indonesia menjadi negara aksesi OECD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan permohonan Indonesia untuk menjadi negara anggota tetap OECD telah diterima melalui Ministerial Council Meeting dalam rangka memperingati 10 tahun The OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) yang digelar di Paris dua pekan lalu.
Dalam agenda SEARP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selaku pemegang keketuaan OECD itu, Airlangga melaporkan kepada Presiden bahwa permohonan aksesi Indonesia bersama Argentina telah diterima OECD
Dikatakan Airlangga, ketentuan durasi aksesi Indonesia hingga menjadi anggota tetap OECD relatif lebih cepat dari Argentina.
"Argentina sampai rapat kemarin berproses selama 5 tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama 7 bulan," katanya.
Sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Daftar negara tersebut berproses rata-rata lebih daru 2 tahun, bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun, kata Airlangga menambahkan.
"Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut," katanya.
Untuk merampungkan target 7 bulan masa aksesi itu, kata Airlangga, Indonesia akan belajar dari praktik yang dijalankan Chili sebagai negara dengan pencapaian tercepat penyelesaian aksesi selama 3 tahun.
"Praktik yang dilakukan beberapa negara yang telah menjadi anggota dalam aksesi itu, Costarica butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, Chili 3 tahun. Jadi kita harus belajar dari Chili bagaimana mereka bisa jadi anggota dalam waktu yang lebih cepat," katanya.
Pascaaksesi, Indonesia akan membuat memorandum yang mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.
"Arahan Presiden kita akan bentuk Project Management Office di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang jadi bagian dari OECD," katanya.
Sebagai tindak lanjut atas agenda itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann telah diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Indonesia pada rentang waktu 28-29 Mei 2024.
Baca juga: Menteri: Persiapan RI masuk OECD tidak ada kendala dari sisi LHK
Baca juga: Presiden: Masuknya RI dalam OECD beri manfaat untuk jadi negara maju
Baca juga: Pidato di OECD, Airlangga sebut RI punya leadership di ASEAN dan G20
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
