"Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan utamanya dari sisi pasokan, yaitu gangguan produksi akibat bencana alam dan faktor musiman serta kendala distribusi," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, Destry menuturkan inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end atau dari hulu ke hilir harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu dan mendorong perluasan jangkauan distribusi di sisi hilir.
BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatera meluncurkan Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (Andalas) yang difokuskan pada beberapa inovasi pengendalian harga, yakni Gerakan Tanam Cabai Merah, program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan, dan optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan wilayah Sumatera.
Gerakan Tanam Cabai Merah dengan metode intensifikasi dan budidaya pertanian digital mendorong produktivitas komoditas strategis berkolaborasi dengan TPID dan universitas sekitar. Sementara program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar murah ke daerah-daerah rawan pangan.
Peluncuran inovasi tersebut dilakukan dalam kegiatan GNPIP wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, Jumat, dengan tema "Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Produktivitas, Pasokan, dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Sumatera".
Berbagai program inovasi GNPIP wilayah Sumatera tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID dalam mendukung kemandirian daerah ke depan dan memajukan ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan inovasi ketersediaan data pangan strategis terintegrasi yang dimonitor oleh seluruh Pemda dalam bentuk dashboard untuk memantau kondisi pasokan guna memperkuat realisasi Kerjasama Antara Daerah (KAD).
BI meyakini sinergi seluruh TPID di wilayah Sumatera maupun nasional melalui program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan mewujudkan terjaganya inflasi sesuai target 2,5 persen plus minus satu persen dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Sumatera yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan. Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.
Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan KAD serta penguatan konektivitas antarwilayah perlu didorong untuk mendukung stabilitas harga dan menekan disparitas harga antarwilayah.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terarah sehingga pengendalian inflasi dapat terwujud.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2024 terutama pada sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menuturkan bahwa penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau merupakan daerah dengan defisit neraca pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau seperti beras, aneka cabai, bawang masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya.
Oleh karena itu, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
GNPIP wilayah Sumatera turut diperkuat dengan perluasan KAD, dukungan pembiayaan untuk penguatan kapasitas produksi dan kemandirian pelaku usaha petani di bidang ketahanan pangan, kegiatan pasar murah, dan penyaluran bantuan alat distribusi hasil pertanian.
Baca juga: BI: Inflasi terjaga dalam sasaran berkat konsistensi kebijakan moneter
Baca juga: KSSK: Pelemahan rupiah 5,02 persen lebih baik dari Jepang dan Korsel
Baca juga: Inflasi, BI diminta stabilkan nilai tukar lewat kebijakan moneter
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
