“Kami baru daru dengar (pernikahan warga asing) informasi ini, kami segera telusuri,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Abrar Zym yang dikonfirmasi ANTARA di Meulaboh, Sabtu.
Ia menyebutkan, sejauh ini Kemenag Aceh Barat belum mengetahui pihak yang melaksanakan ijab kabul di lokasi pengungsian, sehingga informasi pernikahan etnis Rohingya tersebut harus dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Abrar Zym menyebutkan, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan disebutkan dengan jelas, apabila ada warga asing yang akan menikah dengan warga
negara Indonesia (WNI), maka ada prosedur yang harus dilalui oleh setiap pasangan.
Baca juga: Kejari Aceh Barat terima pelimpahan 4 tersangka penyelundupan Rohingya
Baca juga: Kejari Aceh Barat: Berkas penyelundupan Rohingya ke Aceh sudah P-21
Misalnya warga asing, harus mendapatkan izin dari kedutaan dan kementerian terkait, serta harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Namun, terhadap izin bagi pengungsi atau etnis Rohingya yang menikah di lokasi pengungsian, hal tersebut sejauh ini belum ada aturan atau turunan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
“Siapa yang menikahkan kami belum tahu, kami akan tindak lanjut segera informasi ini,” kata Abrar Zym.
Sebelumnya, dua pasang etnis Rohingya dilaporkan telah melangsungkan pernikahan di tempat penampungan sementara di halaman belakang Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat pada Jumat (17/5) malam.
Dua pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut masing-masing Zainalullah (25 tahun) yang menikah dengan Azizah (18 tahun), serta Rudiyas (18 tahun) yang menikah dengan Zahed Husen (20 tahun).
Prosesi pernikahan keduanya berlangsung secara sederhana dan turut disaksikan oleh pengungsi lainnya.*
Baca juga: JPU tuntut nakhoda kapal imigran Rohingya tujuh tahun penjara
Baca juga: UNHCR terus edukasi Rohingya di Aceh agar tak kabur dari penampungan
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2024
