Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi Ekonomi Biru dapat turut menggerakkan berbagai industri, khususnya di bidang kelautan.
Indonesia mempunyai modalitas yang besar di sektor maritim yang menjadi salah satu bagian dari Ekonomi Biru. Berdasarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045, Pemerintah menetapkan target kontribusi maritim sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2045.
“Dengan Blue Economy Roadmap, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045. Indonesia memiliki modalitas pengembangan modalitas biru seperti, negara ini mempunyai 17 ribu pulau yang terhubung melalui laut, 65 persen wilayahnya merupakan lautan serta memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional,” kata Suharso dalam acara Paralel Event World Water Forum 2024 di Tanjung Benoa Nusa Dua, Bali, Minggu.
Suharso menjelaskan, Indonesia mendapatkan keuntungan tersendiri dalam penerapan Ekonomi Biru mengingat mayoritas wilayah Indonesia merupakan perairan.
“Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menerapkan (Ekonomi Biru) dan mencapai target 10 persen kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPA) pada tahun 2030,” katanya.
Di samping memaksimalkan potensi maritim Tanah Air, Suharso juga menilai pengembangan Ekonomi Biru juga dapat berdampak positif terhadap berbagai industri yang mencakup industri perikanan, industri berbasis kelautan, industri perdagangan, transportasi dan logistik, serta industri pariwisata.
Ekonomi Biru juga melahirkan beberapa industri baru seperti industri energi baru terbarukan (EBT), bioteknologi dan bioekonomi, hingga riset dan pendidikan.
Sesuai dengan tema World Water Forum 2024, Suharso menyampaikan bahwa Bappenas memperhatikan berpedoman pada tiga pilar utama, yaitu inklusivitas sosial, inklusivitas industri, dan inklusivitas teritorial.
Tiga pilar ini merupakan pedoman pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan manfaat dari inovasi dirasakan secara efektif di antara masyarakat sekaligus para pemangku kepentingan (stakeholder).
Dengan adanya penyelenggaraan World Water Forum 2024, lanjut Suharso, maka diharapkan beberapa isu dan kebijakan dalam Ekonomi Biru dapat menjadi pembahasan di tingkat para pemimpin atau menteri.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Wisata mengatakan bahwa Ekonomi Biru selaras dengan kehidupan perekonomian masyarakat Bali. Khususnya di sektor pariwisata yang menjadi tonggak utama ekonomi Bali.
Untuk itu, dengan adanya pengembangan Ekonomi Biru serta penyelenggaraan World Water Forum 2024 yang bertempat di Bali, maka Ia berharap berbagai potensi dari Ekonomi Biru dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut.
“Ekonomi Biru memungkinkan potensi wilayah laut masing-masing darah dapat dikembangkan. Hal ini memungkinkan adanya diversifikasi daerah wisata sehingga Bali memiliki ekosistem biru yang tetap lestari,” katanya.
Baca juga: Masyarakat punya peran besar dalam pengembangan ekonomi biru Jakarta
Baca juga: KKP-USAID dukung perempuan ambil peran dalam program ekonomi biru
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
