Ditemui usai diskusi terkait laut dan air tawar bagian dari Tri Hita Kirana - World Economic Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Minggu, Trenggono mengatakan kebijakan ekonomi biru yang didorong pemerintah Indonesia memiliki lima bagian termasuk memperluas kawasan konservasi perairan.
"Yang paling penting kita memperkuat marine protection area position di sektor konservasi. Konservasi menjadi penting karena di dalamnya ada tiga muatan. Pertama sebagai serapan karbon, yang kedua sebagai produksi oksigen, yang ketiga pemijahan secara alami," ujarnya.
Dia memastikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat regulasi terkait hal itu. Selain juga berkoordinasi dengan International Maritime Organization (IMO) agar wilayah konservasi itu tidak boleh dilintasi oleh kapal.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk memperluas kawasan konservasi Indonesia hingga mencapai 30 persen dari total luas lautan pada 2045.
Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi perairan seluas 28,9 juta hektare pada 2022, atau mendekati target 32,5 juta hektare pada 2030.
Ekonomi biru juga mendukung kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota dan pengembangan aquaculture yang berkelanjutan
"Budidaya kita tingkatkan karena sangat penting untuk kita bisa meyakini protein yang dibutuhkan manusia itu berasal dari ikan budidaya yang bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan lain sebagainya," katanya.
KKP juga memperkuat pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memastikan keseimbangan antara lingkungan yang terjadi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Dia juga menjelaskan pemerintah juga mendorong pembersihan lautan dari sampah plastik dengan partisipasi dari para nelayan.
Baca juga: Presiden Jokowi bertolak ke Bali, hadiri KTT World Water Forum Ke-10
Baca juga: DPR sebut 36 delegasi parlemen dunia siap hadiri WWF di Bali
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
