Oleh karena itu, Caretaker Ketua PWNU Riau Sulaiman Tanjung menyatakan pemerintah diminta mewaspadai berbagai pihak dari dalam dan luar negeri yang mengganggu komoditas “emas hijau” tersebut.
"Banyak masyarakat yang menggantungkan hajat hidupnya dari kelapa sawit. Ada yang menjadi pemilik, petani, buruh, dan pekerja. Dari hitungan kami, sebagian besar jamaah NU ada di sektor ini (sawit), karena itulah PWNU Riau terutama PBNU punya visi kemaslahatan kepada umat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Senin.
Terkait hal itu, ujarnya lagi, pihaknya pada Sabtu (18/5) menggelar Rembuk Nasional bertemakan “Perkebunan Sawit, Kesejahteraan Rakyat dan Masa Depan Energi Nasional" sebagai salah satu dukungan terhadap program pengembangan sawit untuk bioenergi.
"Hasil Rembuk Nasional ini sebagai bagian pengembangan akademik kelapa sawit,” ujar Wasekjen PBNU itu.
Sulaiman Tanjung mengungkapkan sebagai anak petani sawit sangat memahami arti penting dan kontribusi sawit bagi kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan, industri kelapa sawit di Riau didominasi perkebunan rakyat mencapai 1,76 juta hektare atau 61,4 persen pada 2022, perkebunan swasta 35,9 persen atau 1,03 juta hektare dan sekitar 0,8 juta ha dimiliki perkebunan negara.
Oleh karena itu, ujarnya lagi, Pengurus NU bergerak aktif membicarakan serius perkebunan kelapa sawit supaya dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah baik daerah dan pusat. Sebab, Indonesia memiliki target net zero emission pada 2060.
"Semua ini butuh kerja sama semua pihak termasuk di sektor bioenergi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya meminta berbagai pihak, dalam dan luar negeri sebaiknya tidak mengganggu pengembangan kelapa sawit.
Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur mengatakan, dalam satu dekade terakhir sektor perkebunan merupakan penggerak perekonomian di Riau, bahkan saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, sektor tersebut tetap tumbuh positif.
"Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, berkontribusi mengembangkan daerah serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” katanya pula.
Saat ini, katanya lagi, pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan peningkatan industri hilir pada kelapa sawit agar pemanfaatan kelapa sawit di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak terus diekspor dalam bentuk bahan mentah.
“Untuk mendukung itu, kami tentunya juga meminta dukungan dari semua pihak. Termasuk dari PWNU Riau yang sudah aktif membahas terkait keberlanjutan kelapa sawit di Riau,” ujarnya lagi.
Baca juga: Kementan: Kemitraan perkebunan sawit meningkatkan kesejahteraan petani
Baca juga: Meningkatkan kinerja industri kelapa sawit melalui analitika bisnis
Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2024
