"Dengan kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perbatasan maka dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengamanan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Robert menjelaskan bahwa penguatan sistem pengamanan perbatasan negara sangat dibutuhkan, sehingga lembaganya telah menerbitkan Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.
Ia mengatakan bahwa peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam menjaga perbatasan.
Menurut dia, masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan desa dapat memantau dinamika aktivitas pelintasan tradisional atau tidak resmi di luar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Selain itu, kata dia, melalui lembaga tersebut maka dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan.
Dia mengatakan masyarakat setempat yang memahami kondisi geografis dan sosial wilayahnya dapat memberikan informasi dan dukungan yang lebih efektif kepada aparat keamanan.
“Kami berharap agar masyarakat bisa menjadi mitra kerja aparat keamanan di perbatasan, dalam hal ini semua jajaran aparat pemerintahan yang ada di perbatasan, termasuk TNI-Polri dan Satgas Pamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) RI," ujarnya.
Robert mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat desa yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga perbatasan.
Ia menjelaskan bahwa beberapa strategi untuk memberdayakan masyarakat desa terdepan, di antaranya pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya keamanan perbatasan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di wilayah perbatasan.
Ia juga mengatakan bahwa edukasi dan sosialisasi terus dilakukan oleh BNPP RI dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan perbatasan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab dalam menjaga perbatasan.
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah perbatasan, serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Harapannya, dengan keterlibatan aktif masyarakat, keamanan di wilayah perbatasan dapat terjaga dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi keamanan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dan aparat keamanan, sehingga diharapkan wilayah perbatasan Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terjaga dari berbagai ancaman.
Baca juga: Peran penting prajurit TNI di tengah masyarakat perbatasan RI-PNG
Baca juga: Tito: Jiwa nasionalisme timbul melihat kondisi perbatasan RI yang baik
Baca juga: TNI dan BNPP patroli patok batas negara RI-Malaysia di Kalbar
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
